Ruhut: SBY-Prabowo Mesra, Gerindra Ingin Pemakzulan Mimpi Kali Ye
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Fraksi Partai Gerindra diminta untuk menahan diri untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden SBY. Hubungan SBY dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto sangat mesra sehingga tidak dimungkinkan dilakukannya pemakzulan.
"Fraksi Gerindra harus menghormati pendirinya, Pak Prabowo. Hubungan SBY dengan Pak Prabowo sangat mesra. Karena itu anak buah Pak Prabowo jangan mimpi kali ye," ujar Ketua DPP PD Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2010).
Menurut Ruhut, politisi Gerindra di DPR harus menghormati Prabowo. Jangan sampai keputusan petinggi Gerindra dengan para kadernya bertabrakan.
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Rindoko, dalam jumpa pers Gerindra Senin (1/2/2010) kemarin, terang-terangan menyatakan SBY harus bertanggung jawab atas bailout Bank Century.
"Yang paling bertanggung jawab jelas komandannya, SBY. Boediono dan Sri Mulyani hanya pelaksana lapangan, jadi yang harus dimakzulkan adalah SBY," kata Rindoko.
PPP: Gerindra Mimpi di Siang Bolong
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ide Gerindra ingin memakzulkan Presiden SBY dinilai sebatas impian, seperti halnya mimpi di siang bolong. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Gerindra menjelaskan indikasi SBY bisa dimakzulkan.
"Ide pamakzulan Gerindra itu seperti mimpi di siang bolong, hanya impian," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefudin di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2010).
Lukman menambahkan, pemakzulan memiliki aturan main yang sudah diatur secara jelas oleh konstitusi. Hanya pelanggaran hukum yang bisa menghentikan pemerintahan setelah dibuktikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sejauh ini menurut saya, sama sekali tidak ada indikasi kuat untuk mengarah ke pemakzulan," tambah Lukman.
Gerindra pun diminta untuk menyampaikan indikasi kuat yang bisa menyebabkan pemakzulan SBY. "Sebaiknya Gerindra menjelaskan apakah indikasi kuat itu.
Kalau memang itu bisa diterima, tapi kalau tidak bisa diterima, masyarakat akan menilai sikap Gerindra itu berlebihan," katanya.
Fraksi Gerindra sebelumnya menilai Presiden SBY merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century. Gerindra mendesak pemakzulan SBY segera dilakukan.
RI 2 Rentan, Popularitas SBY Terancam
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Isu pemakzulan SBY dinilai terlalu dini. Namun harus dicatat, SBY sering mengeluarkan kebijakan yang membuat miris masyarakat, seperti memberikan mobil mewah untuk menteri dan menaikan gaji pejabat. Hal ini dinilai menurunkan citra SBY di masyarakat.
"Popularitas SBY terancam," jelas peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi kepada detikcom, Senin (1/2/2010) malam.
Burhan menilai citra SBY bisa terancam turun lagi, jika hasil pemeriksaan KPK menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam bailout Century. Selain itu jika dinamika politik di Pansus Century semakin menyudutkan Boediono dan akhirnya mengarah pada SBY sebagai kepala negara.
"Tapi untuk saat ini posisi R1 2 (Boediono) lebih rentan," terangnya.
Burhan menjelaskan saat ini Demokrat memang kesulitan 'mendisiplinkan' mitra koalisinya dalam Pansus Century. Hal ini wajar karena mitra koalisi Demokrat dinilai merupakan partai gemuk dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Namun untuk pemakzulan, Burhan menilai isu yang digelontorkan Partai Gerindra itu belum saatnya. "Kurang matang, terlalu prematur apalagi diucapkan oleh lawan politik," jelasnya
Saya Tak Rela Pak SBY Dimakzulkan
AS Laksana - detikNews
Jakarta - Pak Presiden, pagi-pagi sekali kemarin saya membaca berita di detikcom bahwa pemakzulan menguntungkan PDIP, Golkar, dan PKS. Itu analisis yang disampaikan oleh seorang pengamat dan tentu saja ia punya alasan yang masuk akal untuk menyampaikan telaahnya.
Secara pribadi saya tak rela hal itu. Untuk apa jika sekadar menguntungkan pada para politisi PDIP? Untuk apa memberi keuntungan pada Golkar, yang sudah banyak mengeruk keuntungan sepanjang 32 tahun Orde Baru dan tidak banyak membawa keuntungan bagi rakyat? Untuk apa memberi keuntungan hanya kepada PKS, yang ternyata juga menampakkan kecondongannya menikmati kekuasaan?
Sebetulnya, sejauh anda dan seluruh jajaran pendukung anda menjalankan kebijakan yang taat hukum, saya kira tak ada yang perlu dikhawatirkan dari proses yang berlangsung di Pansus Hak Angket DPR. Dalam sistem presidensial, posisi anda sangat kuat sebab lembaga legislatif dan eksekutif tidak bisa saling menjatuhkan. Mosi tidak percaya hanyalah praktek yang lazim dijumpai dalam sistem parlementer. Meski demikian, pemakzulan juga bukan barang aneh dalam sistem presidensial; kita bisa mendapatkan sejumlah contoh untuk itu, misalnya di Amerika Serikat dan Republik Irlandia.
Dalam sistem ini, Pak Presiden, suka atau tidak, DPR mempunyai kekuasaan untuk mendakwa (to impeach). Jadi, meskipun sebagian orang tidak suka suka pada proses 'seperti pengadilan' yang terjadi di Pansus Century--dan anda menyesalkan etika dan akhlak anggota Pansus--proses ke arah pemakzulan mungkin tak terlalu aneh jika berlangsung seperti penuntutan. Bagaimanapun ia memang sebuah upaya pendakwaan atau penuntutan. Atau ia adalah upaya untuk menelisik kesalahan yang dilakukan oleh pejabat negara yang diduga melakukan tindakan pengkhianatan, penyuapan atau tindak pidana berat dan perbuatan tercela lainnya, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.
Justru saya sesungguhnya sering tidak percaya pada pertunjukan yang disuguhkan oleh Pansus Hak Angket yang menangani kasus ini. Ada beberapa hal yang membangkitkan perasaan tidak percaya itu. Pertama, saya tidak bisa menyingkirkan prasangka bahwa itu hanya sandiwara politik; setidaknya itu bagian dari manuver untuk melakukan tawar-menawar. Kedua, tingkat kepercayaan saya rendah terhadap performa DPR kita; mereka adalah para politisi yang berupaya dengan segala cara untuk duduk di Senayan. Ketiga, dunia politik kita dikuasai oleh para cukong.
Mencermati perilaku politisi kita hari ini, dan bagaimana mereka mendapatkan uang demi mengejar kursi mereka, saya tak bisa membuang ingatan terhadap apa yang pernah saya baca mengenai situasi politik di Amerika Serikat tahun 1920-an. Anda tahu betul, Pak Presiden, di seputar kekuasaan uang datang dan pergi begitu gampang. Panggung politik memerlukan topangan uang besar dan mesin politik yang mampu menyerap dan mengucurkan uang demi menangguk suara. Wartawan radikal I.F. Stone (kita mengenalnya di sini sebagai penulis buku Peradilan Socrates) menyebut zaman yang seperti ini sebagai 'zaman pengemis.'
Mesin-mesin politik selalu mendasarkan operasinya pada sistem yang bobrok, di mana politisi yang memenangkan pemilihan memberikan proyek-proyek pemerintahan kepada anggota partai yang loyal mendukung pemilihannya. Di Amerika tahun 1920-an, mereka sekaligus juga bekerja membekingi para mafia yang menjalankan bisnis prostitusi dan penyelundupan minuman keras.
Harry S. Truman, politisi Partai Demokrat, adalah salah seorang yang karier politiknya sering dikait-kaitkan dengan mesin politik Tom Pendergast, bos Missouri. Investigasi yang dilakukan oleh pemerintahan Roosevelt terhadap Pendergast mengungkapkan praktek brutal dan korup perpolitikan AS waktu itu. Namun Truman selamat dan ia naik menjadi wakil presiden pada periode keempat kepresidenan Roosevelt dan kemudian menjadi presiden di tahun 1944 menggantikan Roosevelt yang meninggal tahun itu.
Saya takut hal yang serupa tengah berlangsung saat ini di Indonesia: dominasi mesin-mesin politik yang bekerja untuk mendongkrak seseorang ke puncak kekuasaan dengan imbalan proyek-proyek pemerintahan. Saya takut bahwa mereka juga membekingi para mafia atau organisasi-organisasi semacamnya.
Saya kira buku Gurita Cikeas tulisan George Aditjondro memiliki fungsi pentingnya di sini, yakni bahwa ia mengumpulkan seluruh pergunjingan tentang dari mana sumber keuangan untuk mendanai kemenangan anda didapatkan. Dan apakah kasus Century berkaitan dengan itu? Saya yakin, Pak Presiden, itulah pertanyaan yang mengganggu pikiran banyak orang dan mereka semua ingin tahu jawabannya.
Salam dari saya,
A.S. Laksana
NB: Saya sebenarnya lebih berharap bahwa, kalau toh ada pemakzulan, itu akan memberikan keuntungan kepada rakyat Indonesia.
Terlalu Dini Menyimpulkan SBY di Ujung Tanduk
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Partai Demokrat dinilai kedodoran untuk mengatur koalisi di parlemen dalam menyikapi kasus Century. Namun masih jauh untuk menilai posisi SBY di ujung tanduk.
"Jangan terlalu dini menyimpulkan nasib SBY di ujung tanduk," ujar pengamat politik Bima Arya kepada detikcom, Selasa (1/2/2010).
Bima menjelaskan isu pemakzulan ini hanya opini segelintir elit politik. Bisa jadi, koalisi Partai Demokrat yang tadinya bersebrangan, menjadi kembali mesra setelah para petinggi parpol ini melakukan lobi-lobi politik.
"Ini ditentukan kesepakatan di tingkat elit politik. Bagaimana kompromi dengan para pimpinan partai," terang Bima.
Bima pun menilai SBY masih cukup kuat melanjutkan pemerintahan. Isu pemakzulan ini hanya di tingkat elit, belum menyentuh masyarakat.
"Opini publik masih menunggu ketetapan hukum soal Century, belum kompak," terangnya,
SBY Tak Mudah 'Dijatuhkan' Seperti Gus Dur
Amanda Ferdina - detikNews
Jakarta - Adanya wacana Presiden SBY dalam bahaya dengan beberapa indikasi dinilai tidak sepenuhnya benar. Sebab, kondisi Presiden SBY saat ini lebih sulit dijatuhkan ketimbang saat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjabat sebagai Presiden.
"Sekarang itu beda dengan era Gus Dur yang mudah dipecat," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI Sri Budi Eko Wardani kepada detikcom, Senin (1/2/2010) malam.
Dani, panggilan akrab Sri, menambahkan, di era Gus Dur, kedudukan MPR mampu untuk menghentikan dan mengangkat presiden sehingga presiden sangat tergantung dengan perkembangan di MPR.
"Sekarang dengan sistem presidentil, parlemen dan presiden sejajar, jadi tak bisa saling menjatuhkan," katanya.
Presiden SBY tidak mudah dijatuhkan dalam pemerintahannya tanpa bukti yang kuat. "Indikasi pemakzulan itu sangat tergantung pada kemampuan reponsif pemerintahan SBY terkait isu yang berkembang," katanya.
"Sistem ekonomi kita juga belum terlalu pulih. Ongkos ekonomi itu harus diperhitungkan para politisi ini. Semua tetap penting tapi jangan gegabah," jelasnya.
Sehingga, untuk memutuskan presiden melanggar harus didasari bukti sangat kuat. "Kalau spekulasi akan terjadi pecah belah di masyarakat," ucapnya.
DPD Puas Dengan Kinerja SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memandang pemakzulan tidak ada urgensinya. DPD mengaku merasa puas dengan kinerja SBY.
"Menurut saya tidak ada urgensinya dan tidak ada juga yang harus dimakzulkan," kata Ketua DPD Irman Gusman kepada detikcom, Senin (1/2/2010).
Irman mengiyakan memang ada mekanisme yang mengatur pemakzulan. Namun demikian Irman mengaku belum melihat kesalahan pemerintah sehingga harus dimakzulkan.
"Kita ikuti mekanisme itu saja, sepanjang tidak ada kenapa dipaksakan kan ada konstitusional yang mengatur," papar Irman.
Lebih dari itu Irman berharap politisi tidak terjebak wacana pemakzulan. Irman pun mengajak semua komponen mendukung penuh pemerintahan.
"Mari kita tegakkan konstitusi, supremasi, kita perlu menjaga stabilitas pembangunan demokrasi kita kan belum lulus," tutupnya.
Sumber : Detiknews.com